Breaking News
recent

Dzulmi Eldin, Walikota Medan Terjaring OTT KPK, Ada 200 Juta di Meja

Dzulmi Eldin Walikota Medan Terjaring OTT KPK

Berita Bossku - Medan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, yang terjaring OTT adalah walikota Medan, Dzulmi Eldin.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan adanya penangkapan terhadap Dzulmi Eldin tadi malam. Namun Febri tidak menyebutkan, pukul berapa OTT dilakukan.

“Ya, ada tim di Medan tadi malam. Kepala daerah dibawa pagi ini ke Jakarta. 6 orang lain masih diperiksa di Polrestabes Medan,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, kepada wartawan, Rabu (16/10/2019).

Eldin masih berstatus sebagai terperiksa. KPK punya waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukumnya.

Sayangnya Febri belum menyebut identitas para pihak yang terkena OTT bersama Eldin.

Febri juga menyebut, OTT ini terkait dugaan setoran dari dinas-dinas ke Eldin. “Diduga ada setoran dari dinas-dinas ke kepala daerah,” ujar Febri menambahkan.

Namun dia belum menjelaskan detail dinas mana saja yang menyetor duit ke Eldin. Yang jelas, katanya, ada uang yang diamankan dalam OTT tersebut sebesar ratusan juta rupiah.

“Uang yang diamankan lebih dari Rp 200 juta. Diduga praktik setoran dari dinas-dinas sudah berlangsung beberapa kali,” katanya.

SerbaCasino Agen Live Casino Online kasserba.net

Febri belum menyebutkan uang dimaksud berasal dari mana. “Tim sedang mendalami lebih lanjut soal asal-usul uang yang diamankan,” ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan barang bukti sekitar Rp 200 juta dari operasi tangkap tangan terhadap Walikota Medan Dzulmi Eldin.

“Uang yang diamankan lebih dari Rp 200 juta. Diduga praktik setoran dari dinas-dinas sudah berlangsung beberapa kali, tim sedang mendalami lebih lanjut,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (16/10/2019).

Dari OTT yang dilakukan Selasa malam sampai Rabu dini hari di Medan, total tujuh orang yang diamankan terdiri dari unsur kepala daerah/wali kota, kepala dinas PU, protokoler, ajudan wali kota, dan swasta.

Saat ini, Walikota Medan sedang dalam perjalanan menuju gedung KPK, Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum perkara dan orang-orang yang ditangkap tersebut.

No comments:

Powered by Blogger.